"Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang"

Minggu, 17 April 2011

Gelar Instan dalam dunia pendidikan


Bachtiar Sihombing

GELAR INSTAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN
(Penulis: Bachtiar Sihombing)

PENDAHULUAN
            Dengan berpakaian toga layaknya wisuda di perguruan tinggi, kepada para wisudawan dan wisudawati yang juga memakai toga, pimpinan sembari mengetuk palu sambil menyatakan, "Saudara-sudara dinyatakan sebagai sarjana dengan gelar M.Si, M.M., dsb."  Selanjutnya dengan nada sinis digambarkan salah seorang menyerahkan segepok uang kepada pimpinan yang dijawab, "Yang penting saudara adalah sarjana" dan bagi saya "yang penting uang". Kemudian digambarkan wajah para wisudawan berubah berganti-ganti dengan wajah binatang seperti monyet, babi, tikus, dsb. Setelah itu sebuah datanglah pihak polisi yang menyatakan bahwa, "Saudara-saudara melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 67, 68, dan 69"  Dalam tayangan terakhir Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menyampaikan pesan, "Yang menjual dan yang membeli ijazah/gelar palsu sama-sama melanggar undang-undang, hati-hatilah memilih perguruan tinggi."
Tayangan iklan itu sangat komunikatif dan mengandung pesan-pesan yang amat mendalam serta sangat menarik perhatian sekaligus menggelitik untuk disimak dan dikaji. Munculnya iklan itu tentu bukan tanpa sebab dan merupakan satu peringatan kepada publik akan maraknya ijazah dan gelar palsu yang digunakan oleh sebagian anggota masyarakat yang berdampak sangat meresahkan masyarakat terutama komunitas dunia pendidikan. Oleh karena banyak figur-figur publik seperti kepala daerah, anggota dewan, PNS, dan bahkan pejabat tinggi yang tanpa malu dan dengan bangga diduga menggunakan ijazah atau gelar palsu.
Oleh karena maraknya fenomena akan ijazah palsu atau instan di Indonesia maka hal tersebut akan dibahas lebih dalam di makalah ini berdasarkan tinjaun etika Kristen.   Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:  Penjelasan akan defenisi; Rumusan dan Batasan masalah; Latar belakang masalah; Dampak/akibat; dan Tinjuan Etis (Deontologis, Teleologis, Kontekstual); serta ditutup dengan Kesimpulan.
DEFINISI
Istilah gelar instan terbentuk atas dua kata yaitu gelar dan instan.  Oleh karena itu, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi dari istilah gelar instan:[1]
à Gelar : 1. sebutan, 2. nama tambahan, 3. nama tambahan sebagai kehormatan menurut adat, 4. nama yang bukan sebenarnya, hanya diambil dari sifat keadaan orang.
à Instan : kb. 1 sesaat, sejenak. 2 bulan ini. 3 segera. -ks. seketika. Misalnya kopi tubruk. -instantly kk. dengan segera/serta-merta.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka menurut penulis bahwa yang dimaksud dengan gelar instan secara spesifik dalam makalah ini adalah gelar kehormatan akademisi yang diperoleh dalam waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan waktu akademis yang standar sehingga sangat singkat dan bobot studi yang tidak sulit atau bahkan tidak pernah mengalami proses belajar dan kuliah tatap muka di kelas.

RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH
Pembahasan dalam makalah ini secara khusus tentang maraknya pembelian atau “penganugerahan” gelar-gelar akademik secara instan oleh institusi pendidikan tertentu.  Pembahasan ini bisa sangat luas, tetapi dalam makalah ini lebih dibatasi dalam ruang lingkup pendidikan di negara Indonesia.  Oleh karena itu rumusan dan batasan masalahnya adalah sebagai berikut:
a.       Apakah penyebab eksternal dari maraknya gelar instan?
b.      Apakah penyebab internal dari maraknya gelar instan?
c.       Apa dampak nyata dari maraknya gelar instan?
d.      Bagaimana pandangan kekristenan terhadap masalah gelar instan secara etika Kristen?


LATAR BELAKANG/PENYEBAB


I. Eksternal
1.      Pemikiran Umum bahwa gelar adalah lambang status seseorang
Dalam budaya Indonesia, gelar masih merupakan satu simbol status seseorang di masyarakat.  Hal ini bisa terjadi karena di sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung masih memiliki pola feodalistik, gelar (degree) merupakan suatu kebanggaan luarbiasa dan sekaligus menjadi lambang status sosial pemiliknya di dalam masyarakat.  Tidaklah mengherankan jika seseorang yang berhasil menyelesaikan studi dan memperoleh gelar tersebut maka akan diperlakukan lebih tinggi dari pada yang tidak punya gelar, baik itu dalam adat maupun pemerintahan (misalnya akan dipilih sebagai pemimpin masyarakat: Kepala RT, RW, Kepala desa, Lurah, dll). 
Berdasarkan data-data dari media massa maka ada beberapa orang penting di Indonesia yang sudah terindoktrinasi dengan pemikiran umum ini sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapat simbol status di dalam masyarakat Indonesia, yaitu:

Daftar Warganegara Indonesia Korban American World University[2]

  • Agum Gumelar, mantan calon wapres
  • Andi Siswaka Faisal, komisaris PT Telkom
  • Hamzah Haz, mantan Wapres Indonesia
  • Hariono Soemarsono, Komisaris Japfa Comfeed Indonesia
  • Panji R. Hadinoto, VP Administrasi dan Keuangan Universitas Kejuangan 45
  • Putu Ngr. Mangku, Direktur PT Torr Indonesia
  • Sukyatno Nugroho, Pendiri Es Teler 77
  • Zainuddin MZ

Daftar Warganegara Indonesia Korban IMGI[3]

2.      Tuntutan dunia kerja
Adanya tuntutan dunia kerja yang lebih menggantungkan penilaian pada sertifikat ijazah dan gelar dalam penerimaan dan merupakan jaminan kesusksesan dalam penentuan gaji dan promosi kenaikan jabatan dalam berkarier.   Oleh karena itu, tidaklah heran jika ada banyak orang yang ingin bekerja harus terebih dahulu menuntut dirinya agar memiliki bukti kelayakannya berupa ijazah.  Namun yang menjadi masalah adalah adanya orang-orang yang untuk mendapatkan ijazah dan atau gelar dengan cara potong kompas langsung ke produk jadi dalam bentuk mendapatkan ijazah dan atau gelar tanpa mengikuti proses yang telah ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan pendidikan.

3.      Penawaran akademik
Adanya penawaran akademik yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan gelar tanpa harus kuliah dan hanya memberikan sejumlah uang yang relatif dapat tawar-menawar.
Menurut Mabes Polri telah menindak 3 lembaga, menyidik 19 lembaga, dan menutup 7 lembaga, berkaitan dengan ijazah palsu.  Surat Dirjen Pendidikan Tinggi yang ditujukan ksepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I tertanggal 27 November 2002 dan diberikan kepada Mabes Polri menunjukkan, 30 lembaga pendidikan bermasalah.   "Namun ada satu yang sudah memiliki izin STIE IPWIJA," kata Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Soenarko di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Selasa (23/8).  Tiga lembaga yang telah ditindak, yakni IBM Global, Yayasan Global Indonesia (IMGI), dan Northern California Global University.  Lembaga yang ditutup adalah Jakarta International Management Study, School of RA, AIMS, DILI, Senior University, Harvard International University, dan International Distance Learning Program.[4]

II. Internal
            Menurut kajian psikologi, orang-orang yang melakukan tindakan pembelian gelar instan tersebut dapat dipicu oleh beberapa hal, yaitu:
1.      Adanya kepribadian yang tidak merasa salah dan tidak malu jika meraih gelar impian dengan cara yang tidak perlu usaha banyak.[5]
2.      Adanya kepribadian narsistik, yaitu gangguan kepribadian yang ditandai dengan perasaan superior bahwa dirinya yang paling penting, paling mampu, paling unik, sangat eksesif untuk dikagumi, disanjung, kurang empathy, angkuh dan selalu berasa bahwa dirinya layak untuk diperlalukan berbeda dengan dengan orang lain. Perasaan-perasaan tersebut mendorong orang tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara apapun, misalnya untuk mendapatkan gelar.  Jika sudah mendapatkannya maka orang tersebut akan sangat senang memamerkan gelarnya demi untuk membangkitkan rasa superior.
3.      Adanya kepribadian yang sangat ingin dikagumi.  Pada umumnya para pembeli gelar adalah para individu yang sangat ingin dikagumi orang lain.  Oleh karena itu mereka berusaha keras untuk mendapatkan “simbol-simbol status” yang dianggap menjadi suatu pengangkat derajat sehingga dikagumi.  Obsesi untuk dikagumi ini sayangnya seringkali tidak seimbang dengan kapasitas (kompetensi sang individu tersebut), misalnya tidak memenuhi syarat jika harus menjalani program pendidikan yang sesungguhnya sehingga akhirnya memilih jalan pintas untuk mendapatkan gelar yang menjadi alat untuk dikagumi itu.
4.      Adanya kepribadian yang angkuh dan sensitif terhadap kritik.  Pada umumnya para penyandang gelar palsu adalah orang-orang yang angkuh dan sensitif terhadap kritik sehingga mereka tidak mau menjalani jalur studi yang umum karena harus melewati proses yang panjang dan seringkali diperhadapkan dengan perdebatan untuk mempertanggungjawabkan pandangannya dalam kelas diskusi atau presentasi.   Seringkali alasan dari para pemilik kepribadian yang angkuh dan sensitif terhadap kritik ini adalah tidak adanya waktu untuk belajar secara normal karena sibuk, padahal sebenarnya hal itu hanya kedok untuk menutup kepribadiannya yang sesungguhnya.  Hal itu dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari dari para pribadi yang rusak ini, yaitu angkuh dan sangat sensitif terhadap kritik.  Jika hal ini yang ini terjadi maka orang-orang seperti ini tidak akan menghasilkan apa-apa untuk orang lain, malah hanya akan merusak tatanan sosial karena keangkuhan dan tidak maunya menerima masukan.

DAMPAK/AKIBAT

1.      Menurunnya atau pelecehan wibawa dan martabat dunia pendidikan
Dunia pendidikan seringkali dijadikan sebagai standar dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.  Hal itu terlihat jelas dalam penilaian yang berdasarkan dampak dari kemajuan suatu negara, misalnya negara-negara yang maju dan adidaya seperti Jepang, USA, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda adalah negara yang penduduknya dinyatakan sangat berpendidikan.  Oleh karena itu, ketika Singapura, Korea, bahkan RRC menekankan arti pentingnya pendidikan maka nerega-nerega ini semakin maju.  Berdasarkan hal inilah maka dunia pendidikan memiliki wibawa dan martabat.
  Akibat dari maraknya penggunaan gelar instan adalah pelecehan wibawa dan martabat dunia pendidikan.  Oleh karena itu, jika kita menemukan seorang pejabat Indonesia yang menggunakan ijazah palsu maka negara Indonesia mengalami kemunduran.  Mengapa demikian?  Karena pejabat itu tidak akan banyak memberikan kepedulian dan berbuat untuk pendidikan atau bahkan membiarkan pelecehan terhadap dunia pendidikan karena ia sendiri tidak merasakan proses pendidikan atau takut tersaingi oleh mereka yang berpendidikan secara benar.

2.      Merugikan Kualitas SDM.
Seringkali dunia pendidikan adalah barometer atau standar pengukur kemajuan masyarakat suatu negara maka maraknya gelar instan merugikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari negera Indonesia.  Oleh karena itu, pencantuman dan penggunaan gelar akademis palsu merupakan kejahatan etika yang harus dikenai hukuman, karena merugikan kepentingan masyarakat luas.[6] 
Banyaknya kasus ijazah palsu memprihatinkan, karena menunjukkan bangsa Indonesia tengah berada di tengah krisis kualitas.  Orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan sesuai dengan gelarnya tidak akan menghasilkan hal-hal yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. 

3.  Penipuan Diri dan Publik
Kemungkinan besar yang kita dapatkan adalah pengrusakan moral karena mereka sudah terbiasa dengan moral penipuan gelar instan.  Seringkali orang yang menggunakan gelar instan tidak sadar bahwa mereka telah menipu dirinya sendiri karena telah membuat pengakuan status yang tidak sesuai dengan kualitasnya.  Selain menipu diri sendiri, penggunaan gelar instan juga telah banyak menipu orang banyak.   

TINJAUAN ETIS

I. DEONTOLOGIS
a. Secara Alkitab
            Berdasarkan Alkitab yang adalah firman Allah, ada beberapa prinsip-prinsip umum yang dapat kita terapkan sehubungan dengan gelar instan yang telah kita bahas di atas:
Pertama, tindakan membeli gelar instan adalah penipuan atau kebohongan terhadap diri sendiri dan publik maka hal ini tidak sesuai dengan firman Tuhan yang melarang adanya dusta, kebohongan atau penipuan, terdapat dalam Imamat 19:11, “Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya.  
Kedua, tindakan membeli gelar instan adalah tindakan untuk menyombongkan diri maka hal ini tidak sesuai dengan firman Tuhan yang membenci sikap sombong dan angkuh, terdapat dalam Yesaya 2:17  Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan; hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi pada hari itu.”
Tindakan sombong dengan membeli gelar instan demi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik tidaklah dapat dibenarkan.  Menurut J. Verkuyl, di dalam pekerjaan kita diminta untuk berjuang melawan godaan-godaan yang khusus dari pekerjaan itu, yaitu: a) godaan akan memegahkan diri dalam kesombongan; b) godaan akan Mammonisme; c) Godaan akan kefanatikan kerja serta pendewaan kerja; d) godaan akan nafsu menguasai; e) salah satu tuntutan khusus dalam pekerjaan ialah: kita harus senantiasa menyerah kepada kewajiban kita.[7]   
            Ketiga, tindakan membeli gelar instan adalah tindakan ketidaktaatan terhadap pemerintah dan Tuhan karena pemerintah melarangnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XX Pasal 67 sampai dengan Pasal 71.  Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 13:1-2, “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.”

b. Secara Hukum Negara
Pendidikan merupakan kegiatan resmi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga segala bentuk pelanggaran terhadap dunia pendidikan termasuk pemalsuan ijazah dan atau gelar, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Siapa pun yang terlibat dalam proses pemalsuan ini apakah lembaga yang mengeluarkan, oknum yang memberikan, oknum yang memfasilitasi, dan oknum pengguna ijazah serta gelar palsu adalah perbuatan kriminal dan dapat dikenakan tindakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XX Pasal 67 sampai dengan Pasal 71[8] mengatur tentang ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pendidikan termasuk ijazah dan gelar palsu.  Pemalsuan ijazah palsu diancam hukuman pidana kurungan maksimal 10 tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000. 

II. TELEOLOGIS
Kalau kita perhatikan salah satu tujuan dari pendidikan adalah menjadikan seorang pribadi yang unggul, yaitu manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki kepribadian, dalam arti ia tahu tujuan hidupnya, dan tahu pula risiko yang akan ditimbulkan oleh tindakannya.  Berdasarkan hal itu, maka penggunaan ijasah palsu menunjukkan bahwa penggunanya tidak memiliki tujuan hidup yang benar dan tidak memiliki penghargaan terhadap nilai-nilai akademis, serta tidak memiliki kepercayaan diri. “Apalagi bila ia memegang tanggung jawab besar, dan berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Bagaimana kita bisa mempercayai keputusan orang yang palsu?”
            Tujuan hidup dari para pelaku gelar instan yang cenderung untuk meninggikan diri dan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tidaklah sesuai dengan tujuan yang Tuhan inginkan dari manusia, yaitu untuk memuliakan Tuhan[9] seperti yang dinyatakan pemazmur dalam Mazmur 146:2, “Aku hendak memuliakan TUHAN selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.”  Kesombongan dan keangkuhan dilarang menjadi tujuan hidup karena hanya Tuhan yang maha tinggi yang layak untuk ditinggikan, sebagaimana terdapat dalam Yesaya 2:17, “Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan; hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi pada hari itu.”

III. KONTEKSTUAL
Kalau ditinjau dari konteks budaya Indonesia, maka mereka yang menggunakan ijazah palsu, selain dikategorikan sebagai pelaku tindak kriminal, juga dapat dikategorikan sebagai berperilaku menyimpang. Mereka memiliki kelainan perilaku dan kepribadian seperti tidak percaya diri, tidak ada rasa malu, tidak jujur, menipu, merugikan orang lain, penyalah-gunaan wewenang, korupsi, melakukan kebohongan publik, dan kebohongan terhadap diri sendiri.  Penampilan seperti itu hanya ditunjukkan oleh mereka yang mendapat gangguan kepribadian (disorganized personality) yang tanpa malu menggunakan kepalsuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, perbuatan tersebut jelas termasuk perbuatan kebohongan publik tidak terpuji dan tidak bermoral apalagi kalau dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat seperti para pemimpin, anggota legislatif, para pejabat publik, dsb. Sangat disayangkan pula kalau di dalamnya terlibat para oknum pejabat pendidikan karena iming-iming tertentu. Hal ini merupakan tindakan penodaan terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu tindakan tegas dari para aparat penegak hukum harus diwujudkan untuk menghukum mereka yang jelas bersalah. Namun hukuman moral dari masyarakat jelas akan lebih pahit dirasakan oleh oknum yang bersangkutan (kalau masih memiliki nurani dan rasa malu).
           
 KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas maka pemberian gelar instan tidaklah benar, tidaklah baik dan tidaklah tepat.  Oleh karena itu, dalam menghadapi kasus-kasus pemalsuan ijazah, sangat diharapkan partisipasi masyarakat dan tindakan tegas para penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penyelesaian melalui jalur hukum hingga ke pengadilan. Kalau terjadi kasus yang melibatkan oknum pejabat tertentu sehingga pengusutan dilakukan terkesan lambat dan ngambang dengan berbagai alasan, maka hal itu patut disesalkan dan perlu dilakukan desakan agar segera dilakukan pengusutan sampai tuntas. Tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat mencegah dan mengatasi berbagai kasus pemalsuan ijazah dan gelar.
Undang-Undang Sisdiknas dan produk perundangan lainnya yang terkait harus dilaksanakan secara konsekuen termasuk aspek ketentuan pidananya. Untuk itu, diperlukan sosialisasi secara sistemik dan sinergi terhadap seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait secara terpadu. Segenap lapisan masyarakat perlu mendapatkan informasi tentang hal ini, seluruh elemen masyarakat perlu berpartisipasi dengan memberikan laporan apabila ada indikasi terhadap hal itu.
                Di akhir pembahasan ini, ada baiknya disimpulkan beberapa tindakan nyata yang sesuai dengan tinjaun etis di atas, yaitu:
a.       Akademik.  Para pelaku pendidikan atau akademisi dapat mempelopori pemberantasan gelar instan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan tidak semata-mata berorientasi materi.  Hal ini dapat mengimplikasikan bahwa para pendidik dan peserta yang ada di perguruan tinggi benar-benar telah diseleksi secara ketat dengan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan hukum pendidikan.  Selain itu, para pelaku pendidikan atau akademisi dapat membuat jaringan yang jelas diantara perguruan-perguruan tinggi yang legal sehingga yang tidak legal dapat dengan mudah diidentivikasi dan dilaporkan keberadaannya.
b.      Perusahaan.  Sebagai perusahaan atau penerima lowongan kerja dihimbau untuk memeriksa secara ketat setiap ijazah atau pun gelar dari setiap pekerja sehingga mencegah kemungkinan ketidakadilan antara yang gelar instan dan gelar legal.  Dunia kerja atau perusahaan-perusahaan ada baiknya tidak mengutamakan ijazah dan gelar sebagai dasar kenaikan pangkat atau penghargaan kerja, tetapi kepada kompetensi yang dimiliki dan kinerja si pekerja. 
c.       Media massa.  Media massa dapat membantu upaya pemberantasan jual beli gelar dengan cara seleksi ketat terhadap sekolah-sekolah yang hendak dipublikasikan.  Apabila terdapat sekolah yang menjadi pelaku gelar instan maka haruslah menolak untuk mempublikasikan dan haruslah melaporkan kepada pihak kepolisian.
d.      Umum.  Masyarakat umum dapat berperan dalam pemberantasan tindakan gelar instan, yaitu dengan melaporkan lembaga-lembaga yang dicurigai atau diketahui secara jelas menjadi pelaku penjualan gelar instan.  Selanjutnya, masyarakat umum seharusnya tidak mempromosikan lembaga-lembaga penjual gelar-gelar instan tersebut kepada orang lain, atau bahkan menjadi pembeli gelar instan tersebut.
e.       Pemerintah. Oleh karena sudah adanya hukum yang jelas mengenai tindakan gelar instan atau palsu maka pemerintah dapat secara aktif melakukan tindakan-tindakan baik preventif maupun kuratif untuk mencegah maraknya jual beli gelar instan dengan cara:
-            Pembuatan kurikulum pendidikan nasional yang lebih seimbang antara pembentukan karakter individu dan ilmu pengetahuan.  Selain itu, rencana strategi pendidikan hendaknya lebih beroirentasi pada pembukaan lapangan pekerjaan daripada hanya berhenti untuk mendapatkan ijazah atau gelar semata.
-            Menindak tegas instansi penyelenggara-penyelenggara jual beli gelar instan.
-            Mencabut dan menghukum secara tegas para pembeli gelar instan tanpa pilih bulu, baik itu pejabat tinggi di negara ini karena justru merekalah yang paling memungkinkan untuk merusak moral dan melakukan tindakan jahat, serta tidak memberikan pemikiran yang baru bagi bangsa ini.
f.        Individu.  Sebenarnya permasalah utama dari kasus jual beli gelar instan initerletak di dalam diri setiap kita masing-masing sebagai individu yang bebas untuk bertindak secara benar atau salah.  Oleh karena itu, setiap individu hendaklah menyadari bahwa tidak benar jalan pintas untuk mendapatkan gelar.  Yang utama adalah kita harus memperjuangkan kualitas diri kita dihadapan Tuhan dan sesama.  Setiap individu harus sadar bahwa masing-masing perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.



PUSTAKA

____________.
Wilkipedia Indonesia, www.Institut Manajemen Global Indonesia – Gelar Palsu.htm)
____________.
2005    Polisi Diminta Selidiki Kasus Izajah Palsu (www.SUARA MERDEKA-NASIONAL.html, 25 Agustus 2005)

____________.
2006        UU RI No 14 Tahu 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Bandung: Citra Umbara, 2006

Danang J. Murdono.
2207        “Gunakan Gelar Palsu Kejahatan Etika”, www.Sinar Harapan.html,
3/14/2007

Johanes Papu dan Team e-psikologi.
2003        “Gelar Palsu dan Kepribadian  www.e-psiokologi.com, 20 September 2002

Poerwadarminta, W.J.S.
1966     KUBI.  Jakarta: Balai Pustaka.

Powell, William D.
Linguist for Windows. PT Atlantis Programma Prima

Verkuyl, J.
1993    Etika Kristen: Sosial Ekonomi, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Williamson, G. I.
1999    Katekismus Singkat Westminster,  Surabaya: Momentum.


     [1] Menurut W.J.S Poerwadarminta, KUBI (Jakarta: Balai Pustaka, 1966) dan William D. Powell, Linguist for Windows (PT Atlantis Programma Prima)  
     [2] American World University adalah sebuah lembaga yang menawarkan gelar kesarjanaan yang berlokasi di Iowa. Pihak yang berwenang di Amerika Serikat tidak mengakreditasi lembaga ini, serta menggolongkannya sebagai lembaga jual gelar (diploma mill).  Lembaga ini didirikan oleh Maxine Asher pada tahun 1990, dan mengaku diakreditasi oleh World Association of Universities and Colleges, padahal lembaga akreditasi WAUC itu didirikan oleh Maxine Asher juga. Lembaga ini bahkan tidak punya gedung sendiri. Biaya untuk mendapatkan gelar doktor adalah sekitar USD2,500 tetapi dengan diskon tahun baru harganya jadi USD 1,000.  Pada tahun 2005 DIKTI melarang lembaga ini beroperasi.  Tahun 2005, kasus pemberian gelar palsu menyeruak ke permukaan seiring dengan ditahannya presiden Institut Manajemen Global Indonesia, Luke Comey serta dirutnya Mardiana.  (Wilkipedia Indonesia, www.Institut Manajemen Global Indonesia – Gelar Palsu.htm).
     [3] Institut Manajemen Global Indonesia adalah lembaga jual gelar yang beroperasi di Indonesia. Modus operandinya adalah membagi-bagikan gelar Doktor Honoris causa kepada para pejabat dan selebritis Indonesia, dengan alasan penghargaan kepada mereka.  Tahun 2005, presiden Institut Manajemen Global Indonesia, Luke Comey serta dirutnya Mardiana ditahan kepolisian, sementara IMGI sendiri dibubarkan  (Wilkipedia Indonesia, www.Institut Manajemen Global Indonesia – Gelar Palsu.htm)
     [4] Polisi Diminta Selidiki Kasus Izajah Palsu (www.SUARA MERDEKA-NASIONAL.html, 25 Agustus 2005)
     [5] Merupakan intisari dari beberapa pemikiran, yaitu: Johanes Papu dan Team e-psikologi, Gelar Palsu dan Kepribadian (Jakarta, www.e-psiokologi.com, 20 September 2002) 2-6;  
     [6] Danang J. Murdono, Gunakan Gelar Palsu Kejahatan Etika, (www.Sinar Harapan, html, 3/14/2007)
     [7] Etika Kristen: Sosial Ekonomi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993)54-57
     [8] ___________, UU RI No 14 Tahu 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Bandung: Citra Umbara, 2006) 111-113
     [9] G. I. Williamson di dalam bukunya Katekismus Singkat Westminster dinyatakan bahwa pelajaran satu adalah “Tujuan utama hidup manusia adalah untuk mempermuliakan Allah serta memperkenankan Dia selamanya” (Surabaya: Momentum, 1999) 1

1 komentar:

  1. memburu gelar adalah mereka yang tdk punya integritas.

    BalasHapus

Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku; kota benteng kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah.